GARUDAMEWS.net //TANJUNG BALAI -SUMUT ||Dalam sidang pembahasan APBD-Perubahan tahun anggaran (TA) 2022 dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tanjungbalai tahun anggaran 2021, bertempat di gedung DPRD Tanjungbalai yang dimulai pada hari Senin 25-27 Juli 2022.
Menurut hasil sidang yang diikuti oleh awak media, sidang Paripurna DPRD kota Tanjungbalai tentang laporan pertanggungjawaban APBD TA 2021 telah mencapai Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 50. 342.639.478,91
Sidang rapat dihadiri : Plt Wali Kota Tanjungbalai yang diwakili Sekda Ibu Nurmalini Marpaung, Drs. Syahrial Bakti, S.H, Usni Syahzuddin Sinaga, S.Sos, Martin, Neni Kosasih, S.E, Hj. Artati, S.E, H. Teddy Erwin, Andi Abdul Rahim, S.E, Mas Budi Panjaitan, S.Pdi, Eriston Sihaloho, S.H, asisten dan staf ahli Walikota, para OPD, Kabag, dan Camat se-kota Tanjungbalai.
Ditemukan nya SILPA dalam pembahasan APBD-Perubahan TA 2022 berdasarkan rincian yang telah disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD kota Tanjungbalai.
Realisasi pendapatan tahun 2021 Rp. 606.572.884.754,90. Realisasi belanja tahun 2021 Rp. 567.911.449.159,38 terjadi Surplus Rp. 38.661.435.595,52.
Sementara penerimaan pembiayaaan daerah Rp. 14.981.203.883,39 dan pengeluaran daerah Rp. 3.300.000.000, pembiayaan bersih menjadi Rp. 11.681.203.883,39.
Menurut pengamatan awak media, dalam rapat pembahasan tersebut, Dinas Kesehatan hanya menyerap anggaran sebesar 77,21% dari pagu anggaran yang disediakan/target, namun urusan/Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merasa pagu anggaran yang di target kan (tersedia) sangat tidak mencukupi dari kebutuhan dinas nya.
Kadispora Siman, S.H menyampaikan "anggaran yang ada pada dinas olah raga di bagi Tiga (3) yaitu KONI, pramuka dan gaji" sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan anggaran nya.
dengan begitu pada APBD-Perubahan tahun 2022 ini meminta tambahan anggaran untuk di belanjakan.
Karena tambahan ini akan di gunakan untuk infrastruktur dan bantuan kepada atlit-atlit olah raga yang berprestasi yang tidak mampu ditopang oleh anggaran Dispora.
Dalam pembahasan ini DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) akan lebih selektif dalam mengevaluasi kan kebutuhan dinas-dinas di seluruh instansi pemerintah.
(yuk)