 |
| Ketua Aliansi Pemerhati Pilkades (Sokhi Atulo Harefa, S.I.P). ( Foto : Edison Lase ) |
GARUDANEWS.net // GUNUNGSITOLI - NIAS || Ketua Aliansi Pemerhati Pilkades Kota Gunungsitoli Sokhi Atulo Harefa, S.I.P mewanti-wanti dan mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli agar jangan lagi main-main dengan rakyat bila Pilkades serentak yang sudah dijanjikan oleh Pemko Gunungsitoli gagal lagi pada awal 2023 ini.
Hal itu dikatakannya disela-sela cofee morning bersama rekan-rekan pers di sekertariat PKN jalan Supomo Kota Gunungsitoli Selasa (6/12).
"Hingga kini kita belum melihat dan mendengar adanya tanda-tanda persiapan pelaksanaan pilkades serentak yang akan dimulai Januari 2023 ini, sementara waktu tinggal sebulan lagi, saya hanya mengingatkan saja agar Pemko Gunungsitoli dan DPRD Kota, jangan bermain-main dengan rakyat.
Kami menunggu tanggung jawab Pemko Gunungsitoli melaksanakan Pilkades serentak yang tertunda, untuk dilaksanakan pada awal tahun 2023 ini (seperti yang sudah dijanjikan) saat aksi unjuk rasa (unras) bulan November lalu, dimana Sekda Kota Gunungsitoli Oimonaha Waruwu atas nama Pemko Gunungsitoli dihadapan peserta unras menjanjikan pelaksanaan Pilkades serentak di 71 Desa di Kota Gunungsitoli akan dilaksanakan mulai Januari - Juni 2023". Ujar Ketua Aliansi Pemerhati Pilkades yang juga Ketua PKN Kota Gunungsitoli ini.
Dijelaskannya lagi, bila tidak terlaksana pilkades serentak sebagaimana sudah dijanjikan, maka kita tidak bisa menghindari gelombang tsunami politik yang besar di pemerintahan Laso, dan rakyat pun tidak akan percaya lagi kepada anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang dianggap gagal memperjuangkan aspirasi rakyat yang menghendaki pilkades serentak terlaksana awal tahun 2023 ini". Tegas Sokhi Atulo Harefa, S.I.P
"Sementara informasi yang didapat awak media ini, sejumlah Desa menyatakan siap bergabung mengerahkan masa dalam jumlah besar dari desa masing-masing bila pilkades serentak gagal dilaksanakan". Ujar sumber.
Sebagaimana diprediksi oleh sejumlah pemerhati, bahwa pelaksanaan pilkades serentak di awal tahun 2023 mustahil terlaksana. Kendala terbesar bukan pada anggaran tapi mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Provinsi Sumut dan Kementerian Dalam Negeri RI.
(Ela)