 |
| Gerakan Mahasiswa Pemerhati Listrik Nasional (Gema PLN) menggelar unjuk rasa ke aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ( Red ) |
GARUDANEWS.net // JAKARTA || Gerakan Mahasiswa Pemerhati Listrik Nasional (Gema PLN) menggelar unjuk rasa ke aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023).
Dalan aksi ini, Gema PLN kembali mengusung sejumlah isu yang mereka tuding terjadi di dalam perusahaan PT PLN (Persero) sejak di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama.
"Kami minta KPK mengusut berbagai kasus dugaan korupsi di PLN. Salah satunya adalah di balik Program Kompor Induksi atau Kompor Listrik yang dibatalkan PLN sepihak. Padahal, dalam proyek itu dikabarkan anggaran miliaran rupiah yang notabene uang negara sudah digelontorkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkap MA Hasan, selaku koordinator aksi
Selain itu, Hasan meminta KPK mengusut tuntas dugaan kolusi dan korupsi di balik kebijakan Holding Sub Holding (HSH) yang mulai diberlakukan per 1 Januari 2023 lalu yang diduga merupakan kepentingan oknum-oknum tertentu.
"Kami juga minta KPK mengusut kolusi dan dugaan suap antara PLN dengan sejumlah oknum Anggota Komisi VI dan VII DPR RI dalam urusan mutasi pegawai yang dikenal dengan Atas Permintaan Sendiri (APS) dan tangkap oknum EVP yang diduga menjadi penghubung antara PLN dengan oknum Anggota DPR RI," teriak Hasan.
Selain itu, lagi-lagi Gema PLN juga meminta BPK RI mengaudit dugaan korupsi program konversi kendaraan listrik, termasuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di seluruh Indonesia.
"Selama kepemimpinan Darmawan Prasodjo, kami mendapat informasi yang bersangkutan selalu bersikap arogan dan otoriter, kerap mengedepankan nepotisme dalam menjalankan tugas, serta lebih cenderung menomorsatukan pencitraan berbalut berbagai penghargaan, padahal kinerja PLN selama kepemimpinannya bobrok," imbuh mahasiswa.
Lewat mimbar bebas, mereka juga meminta KPK mengusut dugaan 'cawe-cawe' Dirut PLN dalam penandatanganan sejumlah kontrak kerja di Sub Holding khususnya di PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power dan PLN Icon Plus.
"Dari semua yang kami sampaikan, kami mendesak KPK mengusut, memeriksa dan menangkap Darmawan Prasodjo dalam sejumlah kasus dugaan korupsi seperti kompor induksi, konversi kendaraan listrik, pembangunan SPKLU dan anggaran entertainment terkait penghargaan yang patut dicurigai sebagai pencitraan berbayar," pungkas Hasan.
Usai melakukan mimbar bebas, Gema PLN menyerahkan pernyataan sikapnya. Massa juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika aspirasi mereka tidak segera ditindaklanjuti.
(Red)