TAPSEL.GarudaNews,Net//Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran sumber dari APBN, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Salah satu penerima Dana BOS merupakan dari tingkat Sekolah Dasar Negeri 101308, yang terletak di Bukkas Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.(Senin,11,11,24,).
Dugaan penyipangan anggaran dana Bos diduga di salah gunakan Kepala sekolah inisial MI Nasution, yang kini tengah menghadapi penyalahgunaan anggaran BOS.
"Informasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penggunaan dana bos sejak tahun 2022 hingga saat ini tidak transparan," ujar seorang pengamat pendidikan.
Dana BOS dirancang untuk mendukung kegiatan pendidikan di seluruh instansi pendidikan di Indonesia, dengan anggaran yang diperuntukkan bagi berbagai kategori, seperti pengembangan fasilitas dan penyediaan sumber belajar.
Namun, laporan dari SDN Bukkas Malombu menunjukkan bahwa banyak elemen masyarakat meragukan penggunaan dan distribusi dana ini.
"Dugaan ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan dalam laporan penggunaan yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.
Masyarakat setempat menyatakan kekecewaan mereka terkait proses penggunaan Dana BOS di sekolah.
"Hingga saat ini, peruntukan anggaran tidak jelas dan hanya diketahui oleh kepala sekolah serta operator," ungkap salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya.
Mereka mengharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan, namun merasa tidak melihat perubahan signifikan dari tahun ke tahun.
"Keluhan ini semakin memperkuat dugaan penyalahgunaan anggaran yang harus diselidiki lebih lanjut," tambahnya.
Pada tahun 2023, SDN Bukkas Malombu menerima total anggaran Rp. 188.940.000 untuk 402 siswa.
Dana ini dicairkan dalam dua tahap untuk berbagai kegiatan, termasuk pengembangan perpustakaan dan administrasi.
Sementara itu, anggaran untuk 2024 berkurang menjadi Rp. 166.850.000 untuk 355 siswa, yang menunjukkan adanya penyesuaian meskipun belum ada kepastian mengenai penggunaannya.
"Data anggaran yang diterima menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan, sehingga menimbulkan tanda tanya lebih lanjut terhadap penggunaan dana tersebut," jelas seorang pengamat keuangan pendidikan.
Ketidaksesuaian dalam data penggunaan dana BOS menjadi perhatian banyak pihak.
Aktivis antikorupsi menyoroti bahwa "data yang disajikan tidak mencerminkan fakta yang ada di lapangan.
" Dengan laporan ini, diperkirakan akan ada investigasi lebih lanjut untuk memastikan keaslian penggunaan dana. Keterbatasan informasi yang transparan dari pihak sekolah menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan anggaran.
Usaha awak media untuk mengkonfirmasi situasi ini langsung kepada Kepala Sekolah Marliani Nasution belum membuahkan hasil memuaskan.
"Banyak kesempatan, pihak media tidak dapat menemukan Marliani di sekolah," ungkap jurnalis yang meliput.
Ketika dihubungi melalui WhatsApp, tidak ada respon memadai. Situasi ini menimbulkan kekecewaan bagi media dan masyarakat, yang berharap adanya kejelasan dari pihak sekolah terkait dugaan ini.
Menurut pemerhati pendidikan bahwa ketertarikannya didalam mengungkap kebobrokan kinerja disekolah tersebut sangat mendasar dikarenakan perlunya diambil langkah tegas demi kelangsungan dunia pendidikan yang lebih baik kedepannya.
Selanjutnya dugaan penyalahgunaan dana BOS ini akan secepatnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum, agar menjadi efek jera terhadap para oknum kepala sekolah yang dengan sengaja mencoba coba melakukan penyelewengan terhadap dana BOS
"Laporan ini penting untuk memastikan kemajuan pendidikan yang bersih dari kepentingan korupsi," tuturnya.
Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat pun berharap bahwa pelaporan ini dapat membuka jalan untuk penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan di masa mendatang. (Team)